Jurnalnesia.com – Pemerintah militer Myanmar memerintahkan melalui surat kepada penyedia jasa internet untuk memblokir akses Facebook mulai hari ini, Kamis (4/2) hingga Minggu (7/2).
Kementerian Komunikasi dan Informatika Myanmar dalam surat yang diunggah daring mengaku bahwa kejadian pemblokiran akses Facebook dilakukan demi ‘stabilitas’.
Langkah ini diambil agar tidak ada rumor atau bahkan berita hoax yang bisa disebar oleh orang-orang yang ingin mengganggu stabilitas.
Surat ini disebarkan sehari setelah kudeta pada hari Selasa (2/2), pihak militer memperingatkan agar warga tidak usah meng-upload konten yang disebut rumor di platform media sosial yang dapat memicu kerusuhan dan ketidakstabilan.
Para pengguna internet di wilayah Myanmar melaporkan bahwa untuk saat ini mereka tidak dapat mengakses platform media social seperti Facebook dan beberapa aplikasi milik anak perusahaan Mark Zuckerberg.
Sebuah perusahaan pemantau jaringan internet bernama NetBlocks juga mengofirmasi bahwa operator milik negara, yaitu MPT sudah memblokir akses masyarakat ke Facebook, Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Sebuah perusahaan penyedia layanan internet, Telenor Asa juga melakukan hal yang sama. Pihaknya sudah memblokir akses ke jaringan Facebook sesuai arahan pemerintah.
Sekitar 27 juta orang di Myanmar adalah pengguna Facebook yang sudah pasti sangat membutuhkan akses internet.
Telenor sangat prihatin dengan surat berisi permintaan pemerintah yang telah dilayangkan ke semua operator seluler dan penyedia jasa internet. Mereka sudah menginformasikan para pengguna media social bahwa situs Facebook dan lainnya sudah tidak dapat diakses sesuai dengan permintaan pemerintah.
Penyidik hak asasi manusia PBB sebelumnya mengatakan bahwa unggahan berisi ujaran kebencian memang menjadi kunci terjadinya kekerasan di Myanmar. Permintaan blokir akses media social ini terbilang terlalu lambat untuk mencegah berita hoaks serta ujaran kebencian di wilayah Myanmar.
Pihak Facebook mengaku telah mengambil tindakan sementara dengan menyingkiran konten yang mendukung kudeta dan menetapkan keadaan darurat di Myanmar pada pekan ini. Andy Stone selaku Juru bicara Facebook mengakui terdapat kendala akses pada sejumlah layanannya di Negara Myanmar.
Pihak Duta Besar RI untuk Myanmar, Iza Fadri mengaku bahwa setelah tiga hari usai kudeta di Yangon, Myanmar keadaannya sudah berangsur-angsur normal. Warga pun tidak lagi terlihat panik dan sudah berjalan normal.
Iza mengatakan saat ini pihak KBRI telah menerima penjelasan dari militer Myanmar soal kondisi yang terjadi saat ini.
