Jurnalnesia.com – Kasus Corona atau Covid-19 masih menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh data angka kasus positif pengidap Virus Corona semakin banyak dari hari ke hari dan jumlah pertambahannya semakin memprihatinkan. Tidak hanya rakyat sipil saja yang terdampak, beberapa pejabat pun juga sempat diberitakan sebagai seorang dengan status positif Corona.
Salah satu pejabat yang pernah terkena Corona dan sedang hangat dibicarakan adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kenapa hal ini bisa menjadi perhatian? Seorang Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyayangkan tidak adanya pengumuman ke publik bahwa salah satu pejabat pemerintah sempat positif Corona.
Hal ini diketahui saat Airlangga Hartarto saat mendonasikan plasma konvalesen di Jakarta pada 18 Januari 2021. Sebagai informasi, plasma konvalesen biasanya akan diambil dari tubuh orang yang sempat menderita Covid-19 sebagai keperluan donor. Hal ini menjadi bukti bahwa salah satu menteri Jokowi sempat terpapar Covid-19. Hal ini disayangkan oleh Dicky Budiman karena saat Menteri Airlangga Hartarto terpapar Corona, tidak ada pengumuman pada publik.
Dicky Budiman menyayangkan hal ini karena selama kasus Corona hadir di Indonesia, sempat ada menteri Jokowi yang positif Corona dan itu diberitakan pada publik lewat media massa. Dan Dicky Budiman menyayangkan bahwa menteri Airlangga tidak terbuka pada publik saat ia sempat terpapar Corona.
Hal ini menjadi penting agar rakyat mengetahui bahwa pemerintah bersikap terbuka dan tidak menutupi hal yang tidak perlu ditutup-tutupi. Begitu juga, menurut Dicky Budiman, dengan adanya kasus menteri yang sempat positif Corona tapi tidak diberitakan pada publik itu berkaitan dengan keterbukaan pemerintah pada publik.
Dicky Budiman juga menambahkan bahwa dengan tidak adanya keterbukaan pemerintah pada publik soal pejabat yang terpapar Covid-19 membuat pemerintah kesulitan memberikan himbauan pada rakyat.
Ditekankan juga bahwa keterbukaan ini tidak hanya dari pihak pejabat pemerintah nasional saja, tetapi juga pejabat pemerintah daerah. Karena bagaimana pun juga, pemerintah harus terbuka karena akan menjadi teladan bagi rakyatnya.
